Ancam masalah kemiskinan hingga pemberdayaan desa, Pemerintah Kabupaten Banyumas menuntut kontribusi riil dari lembaga pendidikan tinggi setempat. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memberi syarat khusus agar kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi ini benar-benar menjawab krisis pembangunan daerah.
Kolaborasi Strategis Demi Warga Desa
Penegasan tersebut mengemuka saat penandatanganan Kesepakatan Bersama Tridharma Perguruan Tinggi di Aula Kantor PCNU Kabupaten Banyumas, Selasa (11/8/2026). Acara ini menyatukan langkah Pemkab Banyumas dengan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto.
Langkah strategis ini mencakup sektor pendidikan, penelitian, hingga pengabdian masyarakat secara luas. Sadewo menilai, kampus unggul harus melahirkan solusi nyata, bukan hanya meluluskan mahasiswa.
“Tantangan-tantangan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi,” tutur Sadewo.
Beliau membeberkan sejumlah masalah utama daerah. Sektor tersebut meliputi peningkatan mutu pendidikan, daya saing ekonomi, teknologi digital, dan pemberdayaan desa.
Instruksi Program Terukur dan Berdampak
Pihak pemerintah daerah menyambut hangat kerja sama yang terjalin. Namun, kepala daerah ini menekankan pentingnya eksekusi cepat setelah penandatanganan berkas.
“Setelah penandatanganan ini, Saya juga minta masing-masing pihak dapat segera menindaklanjutinya dalam bentuk program dan kegiatan yang terukur, sesuai bidang dan kebutuhan yang disepakati,” tegas Sadewo.
Ia menganggap keberadaan UNU Purwokerto selama sembilan tahun terakhir sangat membantu masyarakat. Kampus ini memperluas akses pendidikan tinggi dan inovasi ilmu pengetahuan di Banyumas.
KKN Pesantren Siap Sasar Program Prioritas
Menanggapi arahan tersebut, pihak kampus menyatakan kesiapan penuh. Rektor UNU Purwokerto Achmad Iqbal mengonfirmasi bahwa lembaganya kini membina sekitar 2.500 mahasiswa dari berbagai daerah.
“Kami menyadari betul bahwa Perguruan Tinggi harus hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi nyata yang berdampak langsung,” ungkap Achmad Iqbal.
Guna mendukung percepatan tersebut, kampus mengandalkan 21 program studi dan model KKN berbasis pesantren. Program akademik ini akan berintegrasi langsung dengan agenda prioritas Pemkab di tingkat desa dan kecamatan