BANYUMAS – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas meluncurkan layanan Jemput Bola Serap Aspirasi (Jempol Serasi) di seluruh kecamatan mulai Juni 2026 untuk mengatasi banyaknya aparatur negara yang belum memahami regulasi kepegawaian terbaru.
Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto, meluncurkan program inovasi ini secara bertahap ke wilayah kecamatan. Langkah strategis tersebut bertujuan agar seluruh aparatur negara dapat mengakses informasi kepegawaian secara langsung. Pihaknya menyadari bahwa jarak geografis sering menjadi kendala utama dalam koordinasi administrasi selama ini.
Oleh karena itu, tim BKPSDM Banyumas 2026 berkomitmen hadir langsung di tengah-tengah para pegawai di tingkat daerah. Mereka membawa solusi nyata untuk memotong jalur birokrasi yang panjang. Alhasil, para pegawai tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor pusat hanya untuk mengurus dokumen kepegawaian.
Sosialisasi Aturan Kepegawaian Terbaru
Namun, tantangan terbesar dalam manajemen aparatur sipil negara saat ini bukan hanya masalah jarak fisik. Pihak organisasi menemukan fakta lapangan bahwa masih banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami regulasi terkini. Berdasarkan evaluasi internal tersebut, program inovasi ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi regulasi secara masif.
“Pada kenyataannya masih banyak ASN yang kurang paham tentang aturan kepegawaian. Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan para ASN. Selain memberikan sosialisasi terkait berbagai layanan kepegawaian, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk berdiskusi dan menampung berbagai masukan maupun permasalahan yang dihadapi ASN di lapangan,” ujar Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto, Jumat (19/06/2026).
Selanjutnya, tim teknis memberikan penjelasan mendalam mengenai berbagai aspek penting kepegawaian. Materi tersebut meliputi prosedur kenaikan pangkat, proses mutasi, hingga mekanisme promosi jabatan. Selain itu, mereka juga mengupas tuntas mengenai aturan kepegawaian terbaru yang mengatur disiplin pegawai serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Integrasi Sistem Presensi Digital
Di samping membedah regulasi, BKPSDM Banyumas 2026 memanfaatkan momentum ini untuk mendorong digitalisasi sistem kerja. Mereka mewajibkan seluruh aparatur untuk aktif memperbarui data pribadi melalui aplikasi MyASN. Kemudian, instansi juga menekankan implementasi aplikasi Simpatik Integrasi untuk memantau kehadiran pegawai secara real-time.
Sistem digital ini secara otomatis merekam tingkat kehadiran pegawai secara akurat. Pimpinan daerah dapat langsung memonitor kedisiplinan staf melalui dasbor aplikasi tersebut. Akibatnya, setiap pelanggaran disiplin kerja akan langsung terdeteksi oleh sistem pusat.
“Presensi merupakan kewajiban semua ASN, kita sudah punya perangkat simpatik integrasi yang memudahkan ASN melakukan presensi. Jangan sampai ASN tidak melakukan presensi apalagi sampai bolos kerja, sanksinya tentunya berat bisa sampai pemberhentian,” ungkap Eko Prijanto.
Sebagai penutup kegiatan perdana di Korwilcam Dindik Sumbang, Eko menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi Simpatik Integrasi membawa keuntungan besar bagi daerah. Sistem ini menyajikan informasi kehadiran secara cepat dan efisien. Pada akhirnya, data yang akurat tersebut menjadi bahan valid untuk pengambilan kebijakan strategis pemerintah.