PURWOKERTO — Produk ekspor asal wilayah Jawa Tengah bagian barat-selatan dipastikan bakal lebih kompetitif di pasar internasional berkat pemangkasan biaya logistik administrasi melalui kehadiran IPSKA Banyumas. Fasilitas strategis tersebut resmi beroperasi setelah ditandatangani langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Bupati Sadewo Tri Lastiono dalam peluncuran serentak tujuh daerah di Pendopo Si Panji Purwokerto, Kamis (25/6/2026).
Kehadiran layanan baru ini memotong jalur birokrasi yang selama ini menghambat pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, para eksportir kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mengurus administrasi. Mereka cukup mendatangi Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Banyumas.
Langkah taktis ini mempercepat penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO). Alhasil, pelaku usaha dapat menghemat waktu dan biaya operasional secara signifikan. Pemerintah daerah optimistis kebijakan ini akan mendongkrak volume ekspor secara global.
Menjadi Hub Ekspor Jawa Tengah Bagian Barat-Selatan
Menariknya, fasilitas IPSKA Banyumas tidak hanya melayani pengusaha domestik di dalam kabupaten. Pemerintah memproyeksikan pusat layanan ini sebagai hub strategis bagi lima kabupaten tetangga. Daerah tersebut meliputi Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, hingga Kebumen.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan bahwa infrastruktur ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah. “Kehadiran IPSKA mandiri di Banyumas ini tidak hanya berdampak bagi pelaku usaha lokal Banyumas semata, melainkan juga diproyeksikan menjadi hub atau pusat pelayanan yang mempermudah para eksportir dari daerah tetangga,” ujar Sadewo Tri Lastiono.
Melalui kemudahan ini, sektor komoditas unggulan daerah seperti gula kelapa organik, minyak atsiri, dan kayu olahan langsung memiliki jalur cepat menuju pasar internasional. Bupati mengibaratkan fasilitas baru ini sebagai jalur tol administrasi yang efisien.
Memangkas Birokrasi dan Meningkatkan Daya Saing
Selain mempermudah pengurusan dokumen ekspor Banyumas, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan daya saing produk di pasar global. Dokumen SKA yang valid memastikan produk Indonesia mendapatkan fasilitas tarif preferensi. Fasilitas tersebut menurunkan bea masuk hingga nol persen di negara tujuan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan penjelasan mengenai pentingnya dokumen pengapalan ini. “Kalau ekspor kita mendapatkan tarif masuk nol persen, harga produk Indonesia di negara tujuan menjadi lebih murah. Dengan begitu produk kita bisa bersaing lebih kuat dengan negara-negara lain,” ujar Budi Santoso.
Oleh karena itu, integrasi digital menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Bupati Banyumas juga mengingatkan jajarannya agar menjaga kualitas pelayanan publik dengan transparan.
“Saya titip pesan kepada OPD terkait, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, selaku pelaksana teknis IPSKA, untuk selalu menjaga integritas, berikan pelayanan prima, transparan, dan akuntabel. Manfaatkan sistem digitalisasi dengan maksimal agar tidak ada lagi cerita dokumen ekspor yang tertunda hanya karena masalah birokrasi,” ujar Sadewo Tri Lastiono.
Peluncuran IPSKA Banyumas di Pendopo Si Panji ini sekaligus menandai peresmian serentak di tujuh daerah di Indonesia. Momentum ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan memperkuat kemudahan usaha Banyumas secara berkelanjutan.