Keterbatasan anggaran peralatan dan akomodasi kompetisi melanda puluhan atlet disabilitas Banyumas yang tengah bersiap menghadapi ajang PEPARPEDA dan PEPARPROV 2026. Menanggapi situasi sulit tersebut, jajaran pengurus National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Banyumas melakukan audiensi langsung dengan perwakilan Komisi I dan IV di Gedung DPRD Kabupaten Banyumas pada Senin, 29 Juni 2026.
Pertemuan tersebut membahas nasib pembinaan atlet disabilitas yang kini terancam terhambat. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan efisiensi yang memicu pemotongan dana hibah daerah. Akibatnya, pengurus cabang olahraga khusus ini harus memutar otak demi mempertahankan program latihan.
Pengurus organisasi mencatat saat ini ada puluhan olahragawan yang aktif melakukan latihan intensif. Namun, mereka kini terbentur pada minimnya fasilitas pendukung kompetisi. Kendala tersebut mencakup keterbatasan peralatan olahraga serta biaya operasional untuk mengikuti kejuaraan provinsi.
“Saat ini NPCI Banyumas baru mempunyai sekitar 60 hingga 80 atlet yang aktif mengikuti latihan serius. Dan kami masih menghadapi kendala terkait peralatan atlet dan biaya mengikuti PEPARPEDA dan PEPARPROV,” ujar Ketua NPCI Kabupaten Banyumas Suwondo.
Harapan Anggaran di APBD Perubahan Banyumas
Meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas, organisasi ini memiliki rekam jejak prestasi yang luar biasa. Mereka terbukti konsisten melahirkan bintang olahraga difabel yang sukses mengharumkan nama Indonesia di level dunia. Dua di antaranya adalah perenang Lutfi Afandi serta sprinter legendaris Sapto Yogo Purnomo.
Merespons kondisi tersebut, jajaran legislatif segera mengambil langkah strategis guna menyelamatkan program pembinaan. Melalui koordinasi intensif dengan Dinporabudpar, dewan berkomitmen mencari celah pendanaan baru. Langkah penyelamatan ini bakal bertumpu pada pengajuan APBD Perubahan Banyumas.
“Saat ini anggaran untuk NPCI Banyumas sangat terbatas. Kami akan berkoordinasi dengan Dinporabudpar agar dukungan anggaran dapat diupayakan melalui APBD Perubahan, sesuai dengan mekanisme yang ada saat ini,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Banyumas, Rachmat Imanda.
Menjaga Keberlanjutan Prestasi Olahraga Difabel
Pihak legislatif menilai bahwa intervensi finansial ini bersifat sangat mendesak. Hal tersebut karena para atlet harus segera bertanding dalam ajang PEPARPEDA dan PEPARPROV 2026. Oleh karena itu, pasokan dana yang stabil menjadi kunci utama untuk menjaga mental bertanding mereka.
Dewan berjanji akan menyesuaikan besaran bantuan operasional tersebut dengan kondisi kas daerah. Selanjutnya, Komisi I juga mendesak penguatan sinergi lintas sektor demi masa depan atlet. Pemerintah daerah wajib memastikan agar anggaran atlet disabilitas tetap mendapat porsi yang layak.
“Kami memahami kebutuhan pembinaan atlet disabilitas dan pentingnya pelaksanaan PEPARPEDA dan PEPARPROV. Karena itu kami akan berupaya agar nantinya dapat dialokasikan dukungan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah,” tambah Rachmat Imanda.