Transparansi anggaran yang kuat membawa Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI atas pemeriksaan LKPD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono bersama Ketua DPRD Banyumas Agus Priyanggodo menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dari Kepala BPK RI Perwakilan Jateng di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, pada Senin (11/6/2026).
Pencapaian luar biasa ini terwujud berkat komitmen tinggi dari seluruh elemen pemerintahan daerah. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menyerahkan langsung dokumen penting tersebut. Penyerahan ini berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah yang berlokasi di Semarang pada Senin, 11 Juni 2026. Oleh karena itu, momen tersebut menjadi bukti nyata sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif di Banyumas.
Komitmen Kuat Bupati Banyumas Sadewo untuk Akuntabilitas
Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi ini memerlukan kerja keras yang sangat konsisten. Pihak eksekutif dan legislatif terus berupaya menjaga kualitas penyusunan Laporan Keuangan Banyumas. Hasilnya, Pemkab Banyumas Raih WTP secara berturut-turut untuk ke-15 kalinya dari badan pemeriksa tersebut.
“Alhamdulillah ini prestasi yang membanggakan bagi Banyumas. Terima kasih kepada semua yang telah berperan sehingga Banyumas mampu mendapatkan prestasi WTP 15 kali berturut-turut,” ujar Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono.
Selain sebagai bentuk prestasi, capaian ini juga menegaskan transparansi penuh kepada publik luas. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menggunakan setiap rupiah dalam anggaran demi kepentingan masyarakat. Ke depan, pengelolaan dana daerah akan terus berorientasi pada pelayanan masyarakat yang optimal.
“Prestasi ini tentunya sekaligus memperkuat komitmen Pemkab Banyumas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutur Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono.
Peran Krusial Ketua DPRD Banyumas dalam Pengawasan
Selanjutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari fungsi pengawasan anggaran yang berjalan sangat efektif. Ketua DPRD Banyumas, Agus Priyanggodo, hadir langsung mendampingi bupati dalam prosesi penyerahan laporan keuangan tersebut. Kehadiran tersebut menegaskan dukungan penuh dari pihak legislatif terhadap tata kelola keuangan daerah. Akhirnya, koordinasi yang harmonis ini membuahkan hasil penilaian yang sangat memuaskan dari pihak BPK.
Masyarakat kini juga mendapatkan kemudahan luar biasa untuk ikut mengawasi penggunaan dana daerah. Pemerintah daerah menyediakan akses informasi tersebut melalui portal resmi secara transparan.
“Silakan akses di portal resmi Pemkab Banyumas, banyumaskab.go.id,” ujar Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono.
Dalam agenda penting di Semarang tersebut, beberapa pejabat daerah turut hadir memberikan pendampingan. Plt. Sekretaris Dewan Kabupaten Banyumas, Nungky Harry Rachmat, tampak mendampingi rombongan pimpinan daerah. Selain itu, perwakilan dari Inspektorat dan BKAD Kabupaten Banyumas juga mengawal langsung proses penerimaan dokumen LHP tersebut hingga selesai.