Puluhan ribu warga di Jawa Tengah kini hidup dengan risiko kesehatan serius akibat infeksi HIV yang terus mengintai. Estimasi angka kasus yang menembus 50 ribu jiwa ini kian mengkhawatirkan setelah munculnya tren penderita yang mendadak nekat menghentikan proses pengobatan mandiri.
Pemerintah Daerah menegaskan bahwa tantangan penanganan HIV di wilayah ini makin kompleks. Penderita tidak cuma berjuang melawan penyakit, tetapi juga harus menghadapi pemutusan terapi saat berpindah wilayah tinggal serta tekanan stigma sosial masyarakat.
Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, mengungkapkan keprihatinannya saat membuka Pertemuan Daerah Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) se-Jawa Tengah di Baturraden, Rabu (23/9/2026). Beliau menilai upaya penanggulangan tidak boleh berhenti pada penemuan kasus baru saja.
“Pekerjaan kita masih panjang. Tantangannya bukan hanya bagaimana melakukan deteksi dini dan memastikan akses pengobatan, tetapi juga pasien yang putus berobat, koordinasi lintas wilayah, pendampingan, serta masih adanya stigma dan diskriminasi di tengah masyarakat,” ujar Dwi Asih Lintarti.
Ancaman Putus Obat dan Mobilitas Penderita
Ia menambahkan bahwa mobilitas penderita antar-wilayah administrasi sering kali membuat proses pengobatan terputus di tengah jalan. Tanpa koordinasi yang kuat antar-kabupaten dan kota, upaya medis menekan jumlah kasus baru berisiko mengalami kegagalan.
Langkah pencegahan ini juga menuntut keterlibatan aktif dari seluruh lapisan elemen masyarakat. Penanganan kasus kesehatan ini tidak lagi bisa hanya membebankan fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit semata.
“Apalagi HIV tidak mengenal batas wilayah administrasi. Koordinasi antar kabupaten dan antar kota menjadi sangat penting. Saya berharap melalui forum ini jejaring KPA se-Jawa Tengah semakin kuat,” tegas Dwi Asih Lintarti.
Strategi Lintas Sektor Menuju Ending AIDS 2030
Sementara itu, Sekretaris KPA Kabupaten Banyumas, H. Suwondo, membeberkan bahwa estimasi 50 ribu kasus di Jawa Tengah membutuhkan penyelesaian terpadu dari tingkat regional. KPA kini fokus menyusun langkah pencegahan agar penderita tetap mau mengakses layanan pengobatan secara berkala.
Pihaknya bersama berbagai instansi terus memperluas jejaring pendampingan sosial bagi para pasien. Upaya ini dirancang untuk memastikan target penanggulangan medis nasional dapat tercapai secara tepat sasaran.
“Tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan semata. Diperlukan forum komunikasi regional untuk memecahkan sekat-sekat sektoral demi merumuskan strategi penanganan yang inklusif, humanis, dan tepat sasaran menuju Ending AIDS 2030,” kata H. Suwondo.