INFO.PURWOKERTO – Wacana pembentukan Provinsi Banyumas Raya yang digaungkan Rektor UMP, Dr Jebul Suroso mendapatkan banyak dukungan publik. Namun, banyak pihak yang menilai ide ini kurang sensibel, lantaran didasarkan pada alasan pengentasan kemiskinan.
Pengamat Politik dari Fisip Unsoed, Dr Indaru Setyo Nurprojo adalah satu dari banyak orang yang punya pandangan berbeda dengan Rektor UMP. Menurutnya, alasan pengentasan kemiskinan dan pembentukan provinsi baru tidak bisa serta merta dikorelasikan.
“Mendekatkan pusat pemerintahan (provinsi, red) ke daerah itu bukan solusi mengatasi kemiskinan,” ujar Indaru.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan seharusnya menjadi pekerjaan rumah dari masing-masing Bupati. Sebab, regulasi pengentasan kemiskinan itu akan lebih tepat diambil oleh Pemerintah Kabupaten, bukan Pemprov.
Indaru mewanti-wanti, agar siapapun yang mewacanakan pemekaran tidak berlindung di balik isu-isu seperti kemiskinan.
“Biasanya pemekaran ini kan berangkat dari motivasi kekuasaan, jadi jangan berlindung di balik isu kemiskinan,” ujar Indaru.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rektor UMP, Dr Jebul Suroso menilai Banyumas Raya perlu dipisahkan dengan Jawa Tengah. Sebab, beberapa daerah di Banyumas Raya disebut masih masuk kategori miskin, bahkan ada yang menyandang kemiskinan ekstrem.
Ia menilai pemekaran dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Banyumas Raya. Wacana pemekaran ini bahkan dianggapnya perlu diseriusi, bahkan kampus yang dipimpinnya siap melanjutkan wacana ini ke ranah studi yang lebih mendalam. (pan)