INFO.PURWOKERTO – Pernyataan Bupati Banyumas, Achmad Husein soal takut di-OTT KPK tersebar viral di media sosial. Sang Bupati pun banjir cibiran dari kanal digital.
Bupati berjuluk ‘Bakul Peso’ ini lantas mengunggah posting bernada klarifikasi. Dalam pernyataannya, ada beberapa hal yang cukup menarik.
Ia menyebut 90 persen bupati bermasalah. Menurutnya, jika KPK berkehendak, mereka bisa meng-OTT banyak bupati.
“Kalau mau OTT nggih monggo sebab kalau KPK berkehendak bisa jadi 90% akan kena semua , walau kecil pasti bupati ada masalahnya,” kata dia.
Ia juga menilai, dalam waktu sehari, KPK bisa menangkap lima bupati. Selain itu, ia juga menyebut bahwa akan lebih baik mencegah dari pada menindak.
@Infopurwokerto sempat berbincang dengan Guru Besar dari Fakultas Hukum Unsoed, Prof Dr Hibnu Nugroho SH MH untuk mendapatkan analisa pakar hukum soal pernyataan Husein.
Menurutnya, asumsi 90 persen bupati bermasalah merupakan sesuatu yang hiperbolis.
“Saya kira nggak juga, sekarang pengawasan bagus. Terlalu berlebihan, sekarang juga banyak kok bupati yang berintegritas,” ujar dia.
Hibnu menjelaskan, sekarang ini, banyak langkah pencegahan yang dilakukan, Kejaksaan juga selalu memberi pendampingan, jadi kalau ada bupati yang korupsi dan tersangkut OTT, maka yang bersangkutan dapat dikatakan sudah keterlaluan.
Soal pencegahan dan penindakan, Hibnu mengatakan, OTT juga bisa dikatakan sebagai sebuah langkah pencegahan. Sebab, OTT memberikan efek deterrent.
“Ada efek deterrent-nya. Intinya, kalau ada bupati yang terkena OTT, maka bupati lain akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindak korupsi,” ujar pria yang sempat aktif sebagai Penyuluh Antikorupsi Tingkat Utama ini. (pan)