INFO.PURWOKERTO – Bupati Banyumas, Achmad Husein akhirnya angkat bicara soal pernyataannya yang viral di media sosial soal dirinya yang takut di-OTT (operasi tangkap tangan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam dua hari terakhir, pernyataannya tersebut tersebar viral dan sudah ditonton jutaan orang. Mayoritas warganet yang melihat video tersebut langsung merespons dengan bermacam cibiran. Hal ini agaknya yang membuat Husein mengeluarkan pernyataan klarifikasi.
Ada beberapa poin yang bisa disimpulkan dari pernyataan klarifikasi yang diunggah di akun @ir_achmadhusein, Minggu (14/11/2021), antara lain:
- Dia menyebut cuplikan video yang pertama kali diunggah di akun Instagram resmi Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo itu tidak lengkap atau terpotong.
“Bila melihat video ini , cuplikan tidak lengkap , mohon jangan tergesa gesa menvonis,” kata Husein. - Pernyataannya adalah saran kepada KPK RI yang diungkapkan dalam konteks diskusi pencegahan.
- Saran ini diungkapkan karena Husein beranggapan OTT tidak tepat jika dijadikan sebagai sebuah langkah pencegahan.
“Yang namanya pencegahan ya dicegah, bukan ditindak,” kata dia. - Husein menganggap OTT berpotensi menghambat upaya memajukan daerah. Sebab, bisa jadi, yang di-OTT merupakan orang yang punya potensi, namun tertangkap karena ketidaktahuannya atas regulasi.
Menurutnya, jika melihat daerah yang pimpinannya pernah di-OTT, maka upaya memajukan daerah tersebut akan lambat.
“Semua ketakutan berinovasi, suasana mencekam, takut walaupun tidak ada lagi korupsi,” ujar dia. - Husein memberikan saran, ketimbang OTT, akan lebih baik KPK mengingatkan yang bersangkutan dan mengembalikan kerugian negara, bila perlu sampai 5 kali lipat. Dengan begitu, pejabat yang bersangkutan akan merasa takut dan tidak akan berbuat lagi.
- Husein klaim KPK bisa tangkap 5 bupati korup dalam sehari.
“Toh untuk OTT sekarang KPK dgn alat yg canggih satu hari mau OTT 5 bupati juga bisa,” kata dia. - Husein menganggap 90 persen bupati bermasalah. Menurutnya, jika KPK berkehendak, mereka bisa meng-OTT banyak bupati.
“Kalau mau OTT nggih monggo sebab kalau KPK berkehendak bisa jadi 90% akan kena semua , walau kecil pasti bupati ada masalahnya,” kata dia.(pan)